Jpnindonesia.com Jakarta-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) Legislatif PKB yang digelar di Grand Sahid Ballroom pada Kamis 10 – 12 Oktober 2024.
Acara dihadiri oleh Prabowo Subianto Presiden RI terpilih 2024, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Waketum PKB, Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR dari PKB Rusdi Kirana serta elite-elite lainnya, dan peserta acara tersebut adalah anggota Legislatif PKB mulai tingkat daerah hingga pusat.
Dalam wawancara kepada awak media salah satu anggota DPRD yang hadir Ahmad Solihin mengatakan, Kerja DPR RI supaya terkait dengan yang diatasnya, DPRD Kabupaten sinergi dengan DPRD Provinsi dan juga bersinergi dengan DPR RI agar supaya apa-apa yang di kucurkan dari pusat itu bisa terkontrol oleh anggota DPRD yang ada di bawah. Jika ada sinergi dari pusat bisa memberi informasi ke bawah sehingga dari DPRD yang di bawah itu jika eksekutif melaksanakannya kurang sesuai dengan aturan kita bisa mengawasi, paling tidak informasinya sejak awal bisa di ketahui oleh DPRD di tingkat bawah,” ujarnya.
Di tanya terkait pesan Ketua Umum PKB Beliau menjelaskan, Kerjasama dalam rangka pengawasan dan juga informasi informasi terkait masalah anggaran DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota intinya bisa sinergi. Jadi apa yang menjadi persoalan di tingkat bawah bisa di sampaikan ke DPR yang ada di atasnya. Misalnya ada dana dari Provinsi persoalan apa-apapun bisa di ketahui oleh DPRD Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Untuk mensinergikan pembangunan nasional dan daerah itu tergantung peraturan yang mengatur, misalnya DAK, Sekarang DAK sudah sebagian besar sudah di tunjuk dari atas, karena program antara program nasional, provinsi, kabupaten kota supaya bisa sinergi tidak terputus, karena kalau tidak dibuat aturan seperti itu bisa terputus. Misalnya Kabupaten ingin membangun ternyata Pusat tidak punya keinginan akhirnya pembangunan bisa mangkrak karena perlu biaya yang cukup dan tidak hanya satu tahun selesai tapi bisa bertahun-tahun,” ungkapnya.
Harapannya semoga yang di sampaikan itu nanti akan terbukti dirasakan oleh tingkat bawah terutama terkait masalah anggaran. Jadi anggaran itu kaitannya dengan pendidikan, maka itu sangat dibutuhkan sekali, karena pendidikan di tingkat daerah hanya daerah-daerah tertentu yang bisa membiayai pendidikan untuk pendidikan lebih maju,” pungkas Ahmad Solihin Anggota DPRD Kabupaten Jepara.