Jpnindonesia.com Jakarta Senin, 2 Oktober 2023 – Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah (MPRD) RI, Senin (2/10) membuka pendaftaran bagi capres independen di pilpres 2024 di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat.
Tokoh pertama yang mendaftar dalam konvensi tersebut yakni, Mardigu Wowiek Prasantyo atau lebih dikenal sebagai Bossman Mardigu yang memiki latar belakang sebagai seorang pengusaha asal Indonesia.
Bossman atau akrab dipanggil Bosmen mengungkapkan kegelisahan terhadap praktek korupsi di Indonesia menjadi pertimbangan utama mendaftar sebagai capres independen.
“Belum lagi adanya kondisi saat ini yang jauh dari harapan. Banyak pejabat saat ini yang hanya loyal keatas, bukan karena prestasi yang dibuat,” ujarnya.
Menurutnya, keputusan untuk menpendaftar sebagai capres independen dari MPRD RI dikarenakan keyakinannya terhadap 80 ribu kekuatan desa dalam menilai figur pemimpin.
“Tentunya yang sangat penting hal itu merupakan penilaian dari bawah yang dilakukan secara jujur,” katanya.
Lebih lanjut, munculnya tiga nama bacapres yang ada saat ini yang terkesan tidak mewakili sektor dan kelompok masyarakat secara utuh.
“Saya melihat, saat ini yang ada hanya yang terlalu kanan terlalu agamis. Yang satu terlalu kiri, terlalu sosialis. Belum ada yang mewakili kelompok tengah. Yang bisa dikatakan jalur penyegaran,” katanya.
Terkait dengan keyakinannya, MPRD RI akan dengan mulus mengusung calon presiden dan mendaftarkan ke KPU RI. Bosmen menyerahkan hal itu pada MPRD RI.
“Saya hanya salah satu peserta konvensi. Tentunya persoalan teknis atau pun persyaratan yang dibutuhkan domain MPRD RI,” jelasnya.
Sinergis hal itu, Ketua Umum MPRD RI, Joko Wandiatomo menegaskan keinginan kekuatan desa untuk menggelar konvensi dikarenakan keinginan agar rakyat menjadi pemegang kedaulatan penuh atas penyelenggaraan negara.
“Koperasi harus menaidi Soko guru dalam perekonomian Indonesia,”katanya.
Untuk mewujudkan calon pemimpin ideal yang diharapkan masyarakat desa. MPRD RI akan melakukan analisa terhadap konsep anggaran yang ditawarkan para capres yang mendaftar di konvensi.
“Asumsi APBN yang ditawarkan seperti apa ?, dan bagaimana konsep kepemimpinannya dalam membangun desa. Hal seperti itu akan kita analisa dalam menentukan capres MPRD RI,” katanya.
Untuk syarat capres independen, Joko mengatakan dibutuhkan 30 juta KTP dukungan dari masyarakat.
“Untuk syarat itu, saya kira MPRD RI punya kekuatan yang riil karena data yang kita miliki by name, by address,” pungkasnya.