Jakarta Pusat- Dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan nyaman, khususnya dalam konteks pengawasan Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) berperan sangat penting. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan Tiga Pilar Menteng, dalam pengawasan dan pengamanan tahapan Pemilu. Di wilayah Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Jumat, (8/11/2024).
Kehadiran Tiga Pilar berpatroli sangat terasa, mengingat peranannya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan menjaga integritas proses demokrasi.
Kolaborasi yang solid antara Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah juga mencakup aspek pengawasan pemilu yang lebih menyeluruh. Bawaslu Menteng bersama dengan Tiga Pilar bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Pemilu, mulai dari pemilihan umum legislatif hingga pemilihan presiden, dapat berjalan dengan aman tanpa adanya praktik kecurangan. Proses pengawasan ini juga melibatkan masyarakat yang secara langsung dapat melaporkan pelanggaran atau tindak pidana Pemilu kepada pihak berwenang.
Meneruskan pesan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro melalui Kapolsek Metro Menteng Kompol Bayu Marfiando, pengawasan yang diterapkan juga mencakup pengamanan terhadap logistik Pemilu, seperti kotak suara dan surat suara, untuk memastikan tidak ada gangguan yang bisa merusak jalannya Pemilu. Dalam hal ini, pengamanan oleh TNI dan Polri sangat vital untuk menjaga keberlangsungan Pemilu yang damai dan tertib.
Secara keseluruhan, penerapan situasi yang aman dan nyaman melalui kehadiran Tiga Pilar di Kecamatan Menteng merupakan langkah positif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari ancaman gangguan. Keberhasilan Pemilu yang aman, transparan, dan adil sangat bergantung pada sinergi antar instansi, khususnya antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, serta masyarakat yang terus mendukung dan mengawasi jalannya proses Pemilu. Dengan demikian, Pemilu dapat berjalan sesuai harapan, mencerminkan demokrasi yang sejati, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia.
(Humas Polres Metro Jakarta Pusat)