Jpnindonesia.com Jakarta-Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan penganugerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Award Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu (18/12/24).
APBD Award merupakan merupakan bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam mengelola anggaran belanja secara efektif.
Dalam kesempatan ini Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih penghargaan APBD Award 2024. Ini merupakan sebuah apresiasi kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola APBD Tahun 2024.
Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan seluruh daerah di Indonesia semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi dan koordinasi seluruh stake holder terkait menjadi kunci keberhasilan dan harus dipertahankan untuk tahun selanjutnya.
Pada prinsipnya kami berterima kasih pada Kemendagri yang telah menyelenggarakan APBD award 2024 yang tentunya ini menjadi motivasi kami bekerja lebih baik lagi untuk tahun sekarang dan yang akan datang. Saat ini kami berusaha keras untuk merealisasikan pendapatan dan belanja Daerah ucap Plt.Kepala Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Drs. Bernhard Menoh, MT, di Jakarta, Rabu (18/12/24).
Bernhard Menohok yang biasa disapa Beni menambahkan posisi kami sampai dengan kemarin (16/12/24) pendapatan sudah mencapai 93%, belanja sudah mendekati 85%,, PAD sudah cukup baik 91%.
Kami mendapatkan rasio belanja terhadap pendapatan kita berharap bahwa belanja kita sejalan dengan pendapatan yang kita terima, imbuhnya.
Dari belanja yang ada bisa meningkatkan pendapatan lebih khusus PAD menjadi hal yang utama. Untuk anggaran tahun 2025 sedikit lebih tinggi dari tahun 2024 dan DAK yang mengalami penurunan. Kita memahami juga kondisi keuangan negara seperti yang dijelaskan bapak Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan bahwa itu dialihkan untuk membangun daerah yang kurang, jelas Beni.
Menurutnya APBD dapat terlaksana dan terealisasi sehingga berdampak meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Kita harap hal ini bisa dipertahankan untuk kedepannya, karena ini menjadi tanggungjwab bersama untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja daerah, pungkasnya.
Pada kegiatan yang sama, dilaksanakan pula Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dengan tema “Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknolgi Informasi” dengan mengundang pembicara seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait.
Hadir pula Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan, Plt. Kepala BPKP Yusuf Ateh, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman, dan Direktur Korsub II KPK Bahtiar Ujang Purnama.
Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi perihal kebijakan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, sekaligus juga melihat kesiapan daerah dalam mendukung asta cita yang diusung presiden dan wakil presiden, guna mendorong penyusunan dan pelaksanaan APBD 2025 secara tepat waktu, efektif, efisien, partisipatif, akuntabel, dan transparan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan.