Oleh :
Dr. Nicholay Aprilindo, S.H.,M.H.,M.M.
(Alumnus PPSA XVII-2011 LEMHANNAS RI.)
Jpnindonesia.com Jakarta- Di Asia Tenggara yang katanya makin terintegrasi, dua negara, Thailand dan Kamboja, kembali bersitegang. Bukan soal ideologi atau perebutan sumber daya, melainkan tentang sepetak tanah tua yang dihuni batu-batu kuno, situs candi Preah Vihear dan Ta Moan Thom.
Sengketa yang semestinya bisa dikubur bersama debu kolonial, justru terus menyala karena ego nasionalisme dan kegagalan menyentuh akar sejarah secara adil.
Mahkamah Internasional telah memutuskan pada 1962 bahwa candi Preah Vihear milik Kamboja. Namun, keputusan itu nyatanya belum menyentuh hati nurani geopolitik. Thailand masih merasa memiliki bagian wilayah di sekitar candi.
Maka setiap inci tanah diperebutkan seperti warisan keluarga yang tak selesai dibagi. Ranjau darat, entah baru atau lama, meledak di perbatasan, melukai tentara, membakar rasa saling curiga. Bahkan jet tempur F-16 dikerahkan, seolah sengketa ini adalah panggung unjuk kekuatan, bukan perundingan.
Kamboja membalas dengan retorika diplomatik, pengusiran diplomat, dan penghentian ekspor. Thailand menarik duta besar.
Bagaimana peran ASEAN ?
Apakah hanya berdiri di pinggir lapangan seperti wasit yang kehilangan peluit.
Krisis ini menampar wajah integrasi regional. Tapi mengapa organisasi sebesar ASEAN tampak tak punya daya saat dua anggotanya bertengkar?
Yang menyedihkan, konflik ini juga dipolitisasi.
Di Thailand, penangguhan PM Paetongtarn Shinawatra akibat komunikasi dengan Hun Sen menambah bahan bakar politik domestik. Di Kamboja, krisis ini dijadikan momentum nasionalisme. Alih-alih mencari rekonsiliasi, kedua negara justru makin mengokohkan tembok emosional.
Adakah pembalut luka yang bisa menyembuhkan goresan sejarah dua tetangga ini?
Barangkali tak perlu deklarasi megah. Yang dibutuhkan hanyalah ruang.
Sebuah meja perundingan yang cukup untuk dua kepala yang berbeda, dan ruang AC hangat untuk dua hati yang ingin berdamai,
Sebab tak semua konflik butuh meriam, tak semua perbedaan layak dibayar dengan darah, mungkin, cukup dengan keberanian untuk duduk, mendengar tanpa menyela, dan berbicara tanpa membakar. Sebab di sanalah, di antara jeda kalimat dan segelas teh perundingan, masa depan bisa ditulis ulang, dengan tangan yang saling menggenggam, bukan saling mengancam.
Dan di titik ini, Indonesia layak mengambil bagian. Sebagai negara yang pernah terbakar konflik, pernah luka oleh perpisahan dengan Timor Leste.
Indonesia tahu betapa mahal harga sebuah konflik dan betapa mahalnya harga sebuah rekonsiliasi.
Belajar dari sejarahnya sendiri, Indonesia punya suara yang otentik untuk meniup terompet perdamaian, bukan sebagai guru, tapi sebagai sesama saudara yang pernah jatuh dan berjuang bangkit, oleh bebab itu siapa tahu, di antara lembaran sejarah yang koyak, justru muncul peran baru. Sebagai jembatan, bukan penonton, Sebagai penjaga, bukan pengamat, Karena secara historis Indonesia, Thailand, Kamboja berada didalam satu wilayah teritorial kekuasaan Kerajaan Majapahit, sehingga lebih mudah bagi Indonesia untuk mengambil peran sebagai juru damai bagi dua bangsa yang terluka skibat konflik perbatasan.