Polkam, Kupang – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya sinergi antarsektor dalam percepatan pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Program Prioritas Nasional yang digelar di Kantor Gubernur NTT, Rabu (30/7/2025).
Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ketahanan Nasional, Marsda TNI Oka Prawira, menekankan bahwa kunjungan kerja tim Kemenko Polkam ke NTT membawa fokus strategis, serta memberi kontribusi besar dalam menstimulus dan mengakselerasi program prioritas nasional khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Pemda, TNI, dan Polri. Hal tersebut ditandai dengan data fakta di lapangan dan antusiasme Forkopimda NTT terhadap pengawalan program prioritas nasional oleh Kemenko Polkam.
Menurut Oka, optimalisasi ini penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meraih Indonesia Emas 2045.
“Penekanannya dalam misi Presiden dan Wakil Presiden, ada beberapa misi yang merupakan terobosan di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kita bisa keluar middle income trap,” ujarnya.
Selain itu, Rakor juga membahas tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan lintas negara, serta penguatan stabilitas politik dan keamanan daerah.
“Efektivitas dan efisiensi kunjungan ini didorong oleh posisi NTT yang strategis. Kami akan dalami dan tampung berbagai temuan di lapangan untuk dirumuskan menjadi rekomendasi kepada Presiden melalui Menko Polkam,” ujar Oka Prawira.
Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan Perpres 141/2024, Kemenko Polkam memiliki mandat untuk mengoordinasikan kementerian/lembaga yang bersentuhan langsung dengan stabilitas politik dan keamanan nasional.
Fokus pada peningkatan kualitas SDM turut disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Irjen Pol. Desman Tarigan, yang menyoroti pentingnya program Sekolah Rakyat. “Program ini bukan sekadar pendidikan, melainkan menjadi benteng pertahanan ideologi Pancasila. Pendidikan karakter harus tertanam sejak usia dini agar generasi muda tidak mudah terpengaruh paham menyimpang,” tegasnya.
Sementara itu, Irjen Pol. Tonny Hermawan dari Bidang Hubungan Lembaga dan Transformasi Digital menyampaikan bahwa NTT masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur digital. “Masih ada sekitar 900 titik blank spot di NTT. Ini menciptakan kesenjangan akses terhadap layanan publik berbasis digital. Pemda kami dorong untuk menyusun peta jalan pembangunan digital agar kesenjangan ini bisa ditekan,” jelasnya.
Selain itu, isu maritim juga mendapat perhatian khusus. Laksda TNI (Purn) Suharto mengangkat persoalan nelayan asal NTT yang ditahan di Australia akibat pelanggaran wilayah tangkap. Ia menekankan pentingnya sosialisasi kesepakatan bilateral, khususnya terkait MoU Box 74 yang mengatur area penangkapan ikan secara legal di perairan perbatasan.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga swasembada pangan dan energi. Ia juga menyampaikan capaian surplus beras dan peningkatan produksi jagung yang difasilitasi oleh TNI dan Polri.
“NTT telah melewati target produksi beras tahun lalu lebih cepat. Energi terbarukan juga terus kami dorong, termasuk tenaga surya, angin, air, dan geothermal. Ini semua sejalan dengan visi-misi NTT Maju, Sehat, dan Ekonomi Berkelanjutan yang kami dorong bersama Pemerintah Pusat,” ujar Melki.
Ia juga mengapresiasi kehadiran tim Kemenko Polkam sebagai langkah konkret dalam memastikan percepatan implementasi program nasional secara sinergis.
“Semoga pertemuan hari ini kita bisa memastikan bagaimana percepatan implementasi dapat kita kerjakan dengan baik. Kami juga terus mendorong program prioritas nasional yang ada di NTT ini dengan baik, tentu masih banyak yang masih harus kita perbaiki, tapi dengan semua yang sudah ada kami coba dorong,” ungkap Melki.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma. Hadir pula seluruh kepala perangkat daerah Provinsi NTT serta unsur Forkopimda, sebagai bentuk dukungan lintas sektor terhadap upaya penguatan stabilitas politik, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat NTT.
Setelah rapat koordinasi, Tim Kemenko Polkam meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda NTT yang mulai beroperasi sejak dua hari lalu. SPPG ini memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis 2.631 siswa di sekitar lokasi SPPG. Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan dukungan fasilitas dan distribusi bahan pangan bergizi dalam rangka menyukseskan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari program prioritas nasional.