JPNINDONESIA.COM JAKARTA – Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) resmi melantik jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) masa bakti 2025–2030. Acara pelantikan berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel pada Jumat (12/9), mengusung tema “Bersatu Menjaga Integritas, Berkarya Menegakkan Keadilan.”
Ketua Umum PERADI SAI periode 2025–2030, Harry Ponto, hadir memimpin prosesi pelantikan yang diikuti oleh pengurus baru dari berbagai wilayah. Hadir pula jajaran pengurus daerah, termasuk Ketua PERADI SAI Jakarta Selatan, Sahat M. Tamba, SH, MH.
Ketua PERADI SAI Jakarta Selatan, Sahat M. Tamba, SH, MH.
Dalam keterangannya usai acara, Sahat menyampaikan apresiasi sekaligus harapan besar terhadap kepemimpinan Harry Ponto. Menurutnya, kepengurusan baru di tingkat nasional harus mampu menjaga tradisi baik yang sudah terbangun, sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi.
“Selama ini tradisi di PERADI SAI sudah berjalan baik. Harapan kami, di tangan Bang Harry Ponto, periode 2025–2030, seluruh anggota dapat semakin kompak, solid, dan berkontribusi lebih baik. Kami percaya DPN akan melahirkan program kerja yang progresif demi perbaikan organisasi,” ujarnya.
Sahat juga menambahkan bahwa kepemimpinannya di Jakarta Selatan telah berlangsung selama dua periode dan baru akan berakhir pada September 2026. Ia menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan agar organisasi tetap dinamis dan adaptif.
“Dari Jakarta Selatan, kami membawa lebih dari 50 orang untuk hadir dalam acara pelantikan ini. Bahkan, ada sekitar 30 orang anggota DPC Jaksel yang resmi dilantik menjadi bagian dari Pengurus DPN PERADI SAI 2025–2030. Ini kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus berkontribusi lebih baik bagi organisasi,” jelasnya.
Melalui tema “Bersatu Menjaga Integritas, Berkarya Menegakkan Keadilan,” PERADI SAI di bawah kepemimpinan Harry Ponto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas profesi advokat, memperkuat persatuan organisasi, serta menghadirkan kontribusi nyata dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.