JPNIndonesia JAkARTA – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Padang Lawas Utara (GMP Paluta) Jakarta belum lama ini ke kantor Presiden, Joko Widodo, untuk menyampaikan surat pengaduan terkait kasus pembalakan hutan di Paluta, Sumatera Utara.
Diketahui, ditemukan dugaan tindak pidana pembalakan hutan (illegal logging) di Desa Hambulo dan Desa Pangirkiran, Halongonan, Paluta terhadap hutan lindung negara yang dilakukan oleh oknum masyarakat.
“Kasus pembalakan hutan di Desa Hambulo dan Pangirkiran ini sudah lama terjadi. Ini hasil persekongkolan seorang tokoh masyarakat dengan pejabat pemerintah serta aparat penegak Hukum Paluta,” kata Ketua GMP Paluta Jakarta, Alim Sofian Ritonga dalam rilisnya di Jakarta, Kamis 17 Maret 2023.
Alim menjelaskan, telah ditemukan pengangkutan gelondongan kayu secara besar-besaran dari hutan di Desa Hambulo dan Pangirkiran. Bahkan katanya, di dalam hutan tersebut telah ditanam pohon sawit puluhan bahkan ratusan hektar.
“Kami punya data, siapa pemiliknya? berapa ton per hari kayu yang diangkut? termasuk lahan yang ditanami sawit. Serta siapa bekingannya baik dari pejabat pemerintahan maupun aparat penegak hukum,” bebernya.
Putra asli Paluta ini meminta kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus pembalakan hutan tersebut, karena hal ini akan mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan dan akan terjadi bencana alam, seperti banjir, longsor dan erosi.
“Kami minta Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengusut tuntas pembalakan hutan di Desa Hambulo dan Pangirkiran,” pinta Alim.
Alim juga mengatakan, GMP Paluta dalam waktu dekat akan menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Paluta, karena baginya, oknum Polres setempat telah membiarkan terjadinya tindak pidana atas kasus tersebut.
“Tindak tegas aparat penegak hukum serta pejabat setempat yang membekingi bisnis pembalakan hutan negara tanpa ijin resmi di Desa Hambulo dan Pangirkiran,” pungkasnya.