Jpnindonesia.com Jakarta-Utusan dari calon daerah otonomi baru (CDOB) Hans Piter Sumel, SH menghadiri munas Forkonas Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PP DOB) di Gedung Nusantara V DPR RI Jakarta.
Salah satu strategi nasional,percepatan pembangunan jalan harus ada pemekaran wilayah. Tidak ada kata terlambat harus segera dimekarkan wilayah-wilayah yang strategis. Dalam rangka percepatan pembangunan nasional dan strategi nasional pengamanan wilayah kata Hans Piter Sumel, SH., di Gedung Nusantara V DPR RI Jakarta, Jum’at (21/02/25).
Apalagi Kabupaten Keerom yang berada di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) Papua Nugini (PNG) segera tindakan-tindakan preventif dari negara untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi gejolak-gejolak politik nasional maupun internasional. Maka wilayah ini segera dimekarkan, “tegas Hans Piter.
Hans Piter menilai, Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Provinsi Papua ada 5-10 wilayah untuk dilakukan pemekaran. Seperti wilayah Kabupaten Biak, Kabupaten Serui, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom serta Kabupaten Sarmi. Wilayah-wilayah ini memang wajib dan layak untuk segera dimekarkan karena wilayahnya memang sangat luas,”papar Hans.
Dia menegaskan jika pembentukan DOB merupakan kebutuhan nyata di lapangan. Di berbagai wilayah masih terjadi kesenjangan pembangunan, rentang kendali pemerintah yang tidak efektif karena luasan wilayah, hingga belum optimalnya layanan publik. Untuk CDOB Kabupaten Yaffi adalah Distrik, Dengan adanya pemekaran wilayah maka pertumbuhan ekonomi lebih meningkat, tandas Hans Piter.
Pada dasarnya masyarakat siap untuk menerima pemekaran wilayah. Harapan saya pemerintah mencabut moratorium secara selektif, sangat penting sekali. Sehingga pemekaran-pemekaran wilayah yang layak dan potensial tidak terhambat. Bukan hanya Papua saja tapi di seluruh Indonesia, tegasnya.
Kami dari awal mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membuka moratorium secara selektif dimana pemerintah membuat tim khusus untuk melakukan verifikasi kelayakan atas usulan pembentukan DOB dari berbagai elemen masyarakat sehingga wilayah yang layak dimekarkan bisa segera dieksekusi, pungkasnya.