Jpnindonesia.com Jakarta-Ketua Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (PP CDOB) Teluk Ronari, Neddy Randall Imbenay menghadiri munas Forkonas Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PP DOB) di Gedung Nusantara V DPR RI Jakarta, Jum’at (21/02/25). Munas ini dihadiri oleh 86 pengurus calon daerah otonom baru (CDOB) dari seluruh Indonesia, dengan lebih dari 550 peserta.
Munas digelar untuk memilih Ketum dan program -priogram lima tahun kedepan. Incumbent Syaiful Huda terpilih sebagai Ketum secara aklamasi. Syaiful Huda dinilai peserta berkomitmen memperjuangkan pencabutan moratorium dan percepatan pembentukan DOB kata Neddy Randall Imbenay, Jum’at (21/02/25).
Inti pembicaraan kita dalam munas akan memaksa pemerintah untuk melihat daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah otonomi baru dan segera ditarik moratorium yang pernah dikeluarkan oleh presiden sebelumnya, tandas Neddy.
Neddy menilai ada calon daerah otonomi baru yang sudah memperjuangkan pemekaran wilayah lebih dari 20 tahun. Oleh sebab itu kalau moratorium tidak ditarik atau dicabut maka keadaan seperti biasa, masyarakat masih susah. Dengan adanya moratorium ditarik otomatis daerah dimekarkan ekonomi masyarakat menjadi bagus dan Lapangan kerja terbuka, beber Neddy.
Selanjutnya CDOB Kabupaten Teluk Ronari yang akan dimekarkan dari kabupaten Mamberamo Raya. Pembentukan DOB bukan hanya soal pembagian wilayah, tetapi juga merupakan titik sentral untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh pelosok tanah air. Pemekaran wilayah atau DOB juga sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo, yaitu terwujudnya pemerataan pembangunan di daerah, tegas Neddy.
Pembentukan DOB bukan hanya soal administrasi wilayah, melainkan juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Dengan adanya DOB, ekonomi daerah dapat tumbuh lebih pesat, partisipasi masyarakat meningkat, dan nilai keuangan atau rating value daerah tersebut akan mengalami kemajuan.
Kami sejak awal mengusulkan agar moratorium ini dibuka secara selektif. Pemerintah harus membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan pembentukan DOB. Dengan begitu, wilayah yang layak dimekarkan bisa segera dieksekusi, cetus Neddy.
Usai sesi pembukaan Munas Forkonas III, seluruh peserta menyatakan sikap dan meminta kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mencabut moratorium pemekaran daerah, pungkas Neddy.