Jpnindonesia.com Jakarta, 31 Juli 2023 -Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyelenggarakan pengukuhan pengurus masa bakti 2023-2028, yang digelar 31 Juli 2023 di Hotel Kempinski, Jakarta. Pengukuhan adalah untuk menindaklanjuti hasil keputusan Musyawarah Nasional XI pada tanggal 14 dan 15 Juni 2023 lalu. Pengukuhan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Kepala BKKBN, Dewan Pertimbangan Presiden, duta-duta besar negara sahabat, kepala daerah, serta lebih dari seribu pengusaha dari beragam sektor.
Pengurus APINDO masa bakti 2023 — 2028 ini menandai era baru APINDO untuk melanjutkan program kerja kepengurusan APINDO sebelumnya. Dipimpin oleh Shinta W. Kamdani selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, generasi baru APINDO yang mengusung semangat inklusivitas ini memadukan komposisi kalangan pengusaha serta profesional yang diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal APINDO sebagai organisasi yang sudah berdiri sejak 71 tahun lalu.
Pimpinan dari sejumlah /eading sector tanah air memperkuat kolaborasi dan sinergi kepengurusan APINDO kali ini. Pengusaha senior, Sofjan Wanandi juga termasuk dalam jajaran kepengurusan sebagai Ketua Dewan Petimbangan APINDO. Sementara, Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu diangkat sebagai Ketua Dewan Pakar. Kepengurusan juga membentuk Dewan Kewirausahaan sebagai next generation APINDO yang terdiri atas pemimpin-pemimpin muda tanah air.
Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani yang terpilih secara aklamasi dalam Munas XI APINDO Juni lalu mengatakan, APINDO sebagai wadah pengusaha berkomitmen untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat program-program unggulan. “Kita memasuki era baru kepemimpinan APINDO, yang akan menjadi tonggak sejarah transformasi APINDO dengan menghasilkan sejumlah program unggulan sebagai upaya kami mengakselerasi pemulihan ekonomi untuk pembangunan nasional,” ujar Shinta. “Selain bersinergi secara pentahelix dengan pemerintah, akademisi, badan/pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, serta media, kami harapkan kepengurusan baru yang inklusif ini pun akan semakin memperkuat relasi APINDO dengan konfederasi, demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan berlandaskan spirit kolaboratif.”
Acara pengukuhan pengurus baru ini juga sekaligus dalam rangka meluncurkan sejumlah program kerja unggulan, secara khusus program pengentasan stunting yakni Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting (KIPAS Stunting) dan UMKM Merdeka. Ini merupakan
komitmen nyata APINDO untuk tidak hanya berfokus mengatasi tantangan multi-dimensional yang dihadapi pelaku usaha dalam rangka mendorong percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan juga untuk menyiapkan generasi emas tanah air yang unggul agar siap menjadi tenaga kerja handal di masa yang akan datang.
Program UMKM Merdeka adalah kontribusi APINDO untuk membekali lulusan perguruan tinggi dengan kemampuan kerja dan mendorong pertumbuhan kewirausahaan mahasiswa, serta mensinergikannya dengan kebutuhan UMKM akan pendampingan usaha dengan tujuan scaling-up UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
Ditegaskan Shinta, program pengembangan UMKM yang ada saat ini masih bersifat sporadis, serta belum maksimal mengkolaborasikan dengan sejumlah pihak terkait. “Untuk itu, UMKM Merdeka hadir untuk mengembangkan sistem kolaboratif yang diharapkan dapat mengakselerasi UMKM untuk naik kelas. Program ini akan mempersiapkan mahasiswa untuk meraih capaian pembelajaran dan praktik kewirausahaan secara lebih maksimal, juga mendorong percepatan pertumbuhan UMKM dengan berkolaborasi dengan pemerintah maupun sektor swasta yang memiliki praktik bisnis baik,” lanjut Shinta.
Sedangkan fokus program penurunan prevalensi stunting adalah agar bonus demografi tidak menjadi beban demografi melalui persiapan SDM unggul sejak dini. Dengan efek jangka panjangnya yang mampu mempengaruhi kualitas, produktivitas serta daya saing tenaga kerja, sektor swasta — yang juga bergantung dengan ketenagakerjaan — tentu akan ikut dirugikan. Stunting bahkan diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi negara sebesar 2% sampai 3% dari PDB per tahun.
Gerakan 1.000 pengusaha gotong royong untuk stunting ini menopang inisiatif berkelanjutan KIPAS Stunting yang diluncurkan oleh APINDO untuk pelibatan inklusif pengusaha dalam upaya bersama menurunkan tingkat prevalensi stunting di Indonesia. Program ini menargetkan kontribusi penurunan tingkat prevalensi stunting nasional hingga 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan ini, program KIPAS Stunting akan fokus pada peningkatan kualitas asupan gizi dan edukasi gizi dan pada kelompok penerima manfaat, terutama ibu hamil, ibu dengan baduta, dan baduta, serta para pemangku kepentingan kesehatan lainnya di tingkat posyandu dan puskesmas.
Program unggulan lainnya adalah Roadmap Perekonomian S-tahunan sebagai bentuk kontribusi aktif APINDO dan pelaku usaha Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional. Pengarusutamaan Sertifikasi HR-IR juga menjadi program unggulan keempat APINDO dalam rangka mewujudkan SDM yang terampil dan kompeten di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Industrial.
Tentang KIPAS Stunting
Program KIPAS Stunting atau Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting adalah komitmen APINDO bersama 1.000 pengusaha untuk menjadi bagian solusi berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan daya saing SDM masa depan Indonesia menyongsong Generasi Emas 2045. APINDO merangkul para pengusaha untuk gotong royong dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi stunting. Eksekusi program kerja pengentasan stunting ini dilakukan melalui kerjasama dengan oleh Kementerian Kesehatan dan BKKBN bersama mitra Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI).
Tentang UMKM Merdeka
UMKM Merdeka ditujukan untuk memberi kesempatan bagi civitas akademika untuk mengeksplorasi bisnis dan pengembangan UMKM, sekaligus untuk memberi pendampingan usaha kepada UMKM agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas, baik domestik, nasional, maupun internasional. Saat ini program UMKM Merdeka telah berjalan selama tiga semester di tiga APINDO Provinsi: Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat, dengan melibatkan mahasiswa dari 17 kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
TENTANG APINDO
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menjadi representasi tunggal Dunia Usaha yang dibentuk sejak 31 Januari 1952. APINDO meliputi Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) yang berada di 34 Provinsi, dan ratusan Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten.
Organisasi yang pada awalnya memfokuskan perhatian pada isu Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan, saat ini semakin dinamis dengan melibatkan diri pada sejumlah sektor, di antaranya investasi.
APINDO merupakan anggota aktif dari the International Organization of Employers (IOE), ASEAN Confederation of Employers (ACE) and Confederation of Asia-Pacific Employers (CAPE). Selain itu, APINDO memiliki sejumlah unit bisnis, diantaranya International Strategic Partnership Center (ISPC) dan APINDO Training Center (ATC).
APINDO memiliki keterwakilan dalam Kelembagaan Tripartit (unsur Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja), dimana sejumlah perwakilan Pengurus APINDO duduk di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.