JPNIndonesia.com JAKARTA-berakhirnya periode kedua pada Oktober 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelas butuh exit program yang manis dan landai. Bukan yang penuh gejolak dengan aroma dendam yang berbahaya. Setidaknya exit program seperti Presiden BJ Habibie, Megawati Sukarnoputri, dan Susilo Bambang Yudoyono. Akhir tragis seperti yang dialami Presiden Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pastilah tak elok diulang.
Namun Presiden Pilihan Rakyat 2 periode Jokowi kini digiring oligarki dan wakil-wakilnya di kabinet memasuki pusaran politik yang sangat berbahaya. Toh dia tampak menikmati perasaan melambung itu. Padahal itu bisa menjerumuskannya ke jalur berat berdarah-darah. Gejala tersebut telah saya paparkan pada akhir Desember 2022 dalam narasi dan video ‘Catatan Akhir Tahun tentang Abuse of Power’.
Setidaknya ada 4 orang plus 3 yang bisa menuntunnya ke jalur itu, bila tak segera diantisipasi:
- Menkeu Srimulyani Indrawati
Apa fasal? Apalagi kalau bukan mega skandal transaksi Rp 300 Triliun di Kementrian Keuangan yang diungkap Menkopolhukam Machfud MD pada 8 Maret 2023 di Universitas Gajah Mada. PPATK membenarkan mega skandal ini dan awalnya menyebut ada unsur korupsi disitu. 69 pegawai depkeu terlibat dalam skandal ini. Jumlahnya kemudian membengkak menjadi 460 pegawai.
Namun stelah bertemu SMI, Machfud MD nampak tak lagi garang. Dan Ketua PPATK Ivan Yustiavananda mencoba berkilah bahwa unsur korupsinya sangat kecil disitu. Yang besar justru pencucian uang. Nah apapun dia menyebutnya, kasus mega skandal Rp 300 T (tepatnya sekitar 349 T) ini harus disidik.
Pertanyaannya: berapa duit pajak dan beacukai mereka yang dikorupsi? Sehingga para pegawai depkeu, dirjen pajak dll bisa kaya raya dan hidup mewah ditengah kemiskinan mayoritas rakyat.
Bahkan rakyat kecil harus ditunjang BLT ala kadarnya sekitar Rp 150 ribu/bulan agar bisa bernapas, akibat berbagai kesalahan manajemen dan korupsi. Berapa pula pencucian uang di situ? Siapa pelakunya? Dari mana asal dananya (narkoba, judi, atau apalagi)?
DPR sebagai wakil rakyat mestinya membentuk pansus megaskandal ini. Karena kerugian negara akibat salah urus dan korupsi ini nantinya akan menjadi beban rakyat lewat kenaikan tarif listrik, bbm, dll.
Juga lewat berbagai pajak dan pungutan, serta pencabutan subsidi (pupuk, bibit, dll). Untuk mengantisipasi proses pemerasan dan pemiskinan rakyat ini, dana Rp 349 Triliun tersebut harus masuk kas negara buat meringankan hidup rakyat, misalnya buat dana abadi pendidikan dan kesehatan.
Sehingga pendidikan rakyat menjadi tanggungan negara sampai perguruan tinggi seperti diamanatkan oleh UUD 1945.
Kasus ini telah mengikis kepercayaan rakyat, aktivis dan kaum intelektual kepada pemerintahan Jokowi. Dan bila wakil rakyat di DPR memilih untuk menghalangi pengusutan megaskandal ini sebagaimana dipamerkan oleh Arteria Dahlan, anggota DPR dari fraksi PDIP, maka bukan tidak mungkin akan ada gerakan cabut mandat terhadap DPR nantinya.
Ini bisa jadi satu paket dengan pemakzulan presiden seperti yang terjadi pada 21 Mei 1998 saat kekuatan reformasi di bawah pimpinan Amien Rais berhasil memaksa Presiden Soeharto lengser. Kini mungkin lebih dahsyat.
Presiden punya dua pilihan: Pertama, membiarkan saja kasus ini berlarut tanpa proses hukum seperti berbagai kasus sebelumnya. Maka kemarahan rakyat akan terpusat padanya, kabinetnya dua periode, keluarganya, teman-teman dekatnya.
Kedua, menugaskan Jaksa Agung untuk memproses kasus ini sampai tuntas, sehingga semua yang tetlibat mega skandal ini dihukum berat. Maka Presiden dan keluarganya akan selamat dan dicintai rakyat.
- Menneg BUMN Erick Thohir
Dia dilaporkan telah menggangsir duit Telkomsel sekitar Rp 3,2 T. Caranya? Dia mengarahkan Telomsel untuk membeli saham GoTo, yang secara akumulatif bernilai Rp 6,3 T. Untuk itu, seperti dilaporkan LSM Konsumen Cerdas Hukum (KCH) kepada KPK beberapa waktu lalu, Erick kerja bareng abangnya Garibaldy ‘Boy’ Tohir.
Setelah pembelian saham tersebut harga saham GoTo terus merosot, sehingga Telkomsel merugi sekitar Rp 3,2 T. Di sisi lain GoTo diuntungkan sebesar itu atau Rp 3,2 T. Para pengamat, pelaku dan pakar bisnis mensinyalir ada permainan di situ. Dan itu biasa. Cuma karena melibatkan Menneg BUMN dan abangnya si Boy Tohir, kasus ini jadi istimewa.
Di Negara-negara maju macam UE, AS, Jepang, Cina, dll hukumannya sangat berat. Bila terbukti di pengadilan bisa disita hartanya. Disisakan sekedar buat kebutuhan minimal. Jadi dimiskinkan benar.
Kasus ini belum diproses KPK. Padahal Erick dan abangnya si Boy Tohir belum tentu korupsi. Bila tidak segera diproses, maka kedua kakak beradik itu justru divonis masyarakat sebagai bajingan kerah putih.
Sebelumnya ET sudah berbisnis PCR bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di wilayah kewenangannya, di tengah pandemi yang membuat hidup rakyat makin susah. Toh bisnis PCR tersebut konon berhasil meraup duit Rp 10 T lebih.
Kajian kami di MasaDepan Institute menyimpulkan bisnis PCR tersebut tak pantas dilakukan kedua mentri tersebut, dan karena itu dana Rp 10 T harus disita, masuk kas negara. Bila tidak, tentu pemerintah baru akan mengusutnya.
Namun Erick seperti biasa tak peduli, dan tetap murah senyum bak anak indigo tanpa dosa. Belum lama ini dia bahkan berhasil memperoleh gelar DOKTOR HC dari Universitas Brawijaya – Malang, entah lewat jalur jual beli atau cara-cara lain yang memungkinkan.
Yang jelas pemberian gelar itu telah diprotes ribuan mahasiswa UNBRA, yang menganggap ET tak pantas menyandang gelar DOKTOR HC dari Universitas Brawijaya.
Apalagi prestasinya jeblok di bidang yang jadi kewenangannya sebagai Super CEO. Tak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Tanri Abeng, peletak dasar reformasi BUMN. Sedang 68 persen bumn di tangan Erick dalam kondisi hampir bangkrut, kata Mentri Keuangan Srimulyani Indrawati.
Itu termasuk BUMN-BUMN andalan semacam Pertamina (Rp 191 T) PLN (71 T), Garuda, Asuransi Jiwasraya, dll. Kerugian tersebut saking gedenya sampai para pengamat menuding seperti sengaja dirampok untuk dibangkrutkan.
Jadi buat negara dan rakyat, Erick Thohir cuman beban. Sedang kerugian-kerugian tersebut pada gilirannya harus ditanggung rakyat lewat kenaikan tarif listrik, air, bbm, pengurangan subsidi pupuk, bibit, dan berbagai pajak.
Para pengamat mensinyalir ini ada hubungannya dengan kebutuhan dana besar menjelang pilleg dan pilpres 2024 untuk memenangi kontestasi. Saya sendiri tidak percaya. Toh itu harus dibuktikan di pengadilan.
Menurut saya bila kasus penggangsiran duit negara ET dan abangnya si Boy itu, tak sampai ke pengadilan tipikor, maka ET boleh dibilang berhak menyandang gelar Doktor HC dengan predikat CUMLOUD.
Buat Presiden Jokowi? Kelakuan ET dan prestasinya yang jeblok bisa memicu kebencian kepada Jokowi dan kabinetnya, serta wakil rakyat yang dihadapan ET nampak seperti grombolan pencari sumbangan. Jadi bila Erick dan Boy Tohir tak segera ditangkap dan diproses, justru akan merugikan Presiden Jokowi.
- Ketua KPU Hasyim Asy’ari
Laki-laki ini punya posisi penting di blantika politik nasional jelang pemilu dan pilpres 2024. Dia dituduh menyalahgunakan wewenang oleh Ketum Parpol baru Partai Republik-1 Hasnaeni yg cantik.
Dia minta service esek-esek kepada Hasnaeni, bila ingin partainya lolos seleksi KPU. Wanita emas itu mengaku telah mengabulkan permintaan bejad itu sampai 20 kali dalam kurun waktu beberapa bulan. Partainya pun lolos seleksi I KPU. Selanjutnya tak. Kasus ini tangal 12/03/2023 disidangkan.
Lebih parah lagi Hasyim Asy’ari, menurut Hasnaeni, juga telah memberinya bocoran bahwa yang akan dimenangkan adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Artinya ada kecurangan sedang direkayasa.
Ini bisa mengarahkan bacapres/bacawapres lain mengasah pedang. Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri jelas merasa dilecehkan. Prabowo, Gerindra akan merasa tertipu dan ditelikung.
Sedang Airlangga Hartarto pasti berang. Golkar partai besar berpengalaman pasti takkan mau dititipi Ganjar atau Erick. Sebab tanpa PDIP Ganjar sama saja dengan tukang somay atau tukang bubur ayam keliling.
Artinya sama-sama tak punya kendaraan buat nyapres. Yang siap terima titipan barang-barang tak laku dan cacat tinggal PPP, PAN, PBB, GELORA, PRIMA, dan seluruh parpol gurem ecek-ecek nol koma. KIB bubar itu pasti.
Sedang parpol pengusung Anies Baswedan (NASDEM, DEMOKRAT, PKS) jelas tak akan tinggal diam menunggu nasib. Sebab bila berhasil pasangan GP dan ET disulap jadi pemenang pada 2024, pimpinan ketiga parpol tersebut akan dapat masalah besar.
Jadi citra presiden justru akan baik, jika Ketua KPU Hasyim Asy’ari dipecat dan KPU dibubarkan. Lalu dipilih KPU baru. Mumpung masih ada waktu.
- Ganjar Pranowo
Tak berhenti di situ. Di sisi lain trah Soekarno di PDIP terancam, bila Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri dapat ditekan.
Sehingga bukan Puan Maharani yang diberi kendaraan, tapi Ganjar sesuai keinginan istana. Maka dapat dipastikan nasib trah Soekarno akan mirip trah Soeharto di Golkar dan trah Gus Dur di PKB.
Di sini celah itu terbuka. Bukan tidak mungkin parlemen jalanan atau oposisi non parlemen, yang memang menginginkan perubahan total, akan bergabung.
Di situlah menanti sesuatu, yang tak pernah dipikirkan sebagaimana telah saya prediksi pada buku ‘Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial.’ Pun sudah saya paparkan pada akhir 2022, yaitu revolusi, reformasi II, atau kerusuhan sosial berdarah-berdarah.
- Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan
Orang menyebutnya The real president, perdana mentri, mentri segala urusan, dan wakil oligarki di kabinet. Dia bisa membatalkan keputusan Presiden Jokowi hanya sehari atau beberapa hari setelah presiden mengumumkannya.
Buktinya tak sulit didapat. Larangan ekspor CPO/minyak goreng, batubara, dll, sekedar menyebut sebagian saja, adalah bukti tak terbantah. Dia berani pula berbisnis PCR di tengah pandemi yang menjadi kewenangannya. Untuk itu dia menggandeng Menneg BUMN Eric Tohir.
Di samping berani melecehkan Jokowi, dia juga banyak musuhnya di kalangan aktivis, kaum intelektual dan ulama. Sudah bukan rahasia lagi bila Luhut sangat dibenci trah Soekarno, ibu Mega, mba Puan dan petinggi PDIP.
Bila mau jujur kebencian orang pada Jokowi, paling banyak disumbang Luhut. Jadi Jokowi sebetulnya bisa menggunakan Luhut sbagai alat meloloskan diri dari bencana dengan menyingkirkannya pada saat yang tepat.
- Hakim PN Jakarta Pusat
Hakim ini cukup pandai membaca keinginan penguasa. Dia seakan sengaja memperluas vonis, yg sebenarnya cuma mengikat partai Prima dalam tuntutannya kepada KPU, menjadi mengikat seluruh parpol dan rakyat Indonesia.
Dia menghukum KPU untuk menunda pemilu dan pilpres selama 2 tahun 4 bulan, 7 hari. Penundaan pemilu dan pilpres memang yang sudah lama menjadi keinginan istana. Keputusan ini menciptakan kebencian baru kepada Jokowi, karena dianggap telah mengarahkan keputusan hakim PN Jakpus.
- Mentri Agama Yaqut
Orang ini sejak awal diangkat jadi Menag, telah menimbulkan kontroversi, karena rekam jejaknya yang islamophobia. Kini Yaqut memunculkan kebencian baru pada Jokowi. Mengapa?
Dia telah menaikkan ongkos naik haji dari Rp 39 juta menjadi Rp 69 juta. Padahal mestinya turun, sebab Arab Saudi telah menurunkan biaya haji. Dengan cara ini Yaqut menambah kebencian orang kepada kabinet Jokowi yang sejak awal dianggap lebih banyak menunnjukkan sikap islamophobia.
Dengan cara itu Yaqut dianggap sedang cari muka kepada istana agar mendapat berbagai privelege. Seolah dia mau menunjukkan kehebatannya mencari dana. Sayang caranya justru memeras rakyat yang sudah susah dan kecewa karena beberapa tahun terakhir sulit naik gaji.