Jpnindonesia.com JAKARTA- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan malam Anugerah Paralegal Justice Award, Kamis, 1 Juni 2023, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, di Hotel Discovery, Jakarta. Penganugerahan ini ditujukan untuk mengapresiasi Kepala Desa/ Lurah yang telah berperan sebagai Paralegal, yakni seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan hukum yang dapat membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum, di wilayahnya masing-masing.
“Kegiatan Paralegal Justic Award ini sangat bagus bagi kami. Dari awal proses audisi, tes – tes yang dilakukan di sini, dan banyak ilmu dan manfaat buat kami sebagai Kepala Desa/Lurah yang ada di seluruh Indonesia. Karena menurut kami 80% sampai dengan 70% persoalan hukum yang ada di Desa biasanya kembali ke Desa dulu. Makanya dengan adanya Non Litigation Peacemaker ini sangat bagus karena menciptakan restorative justice, sehingga tidak sampai ke tingkat yang lebih jauh, “ungkap
Kepala Desa Cangkingan, Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu, Didi Wahyudi kepada awak media di sela – sela acara malam Anugerah Paralegal Justice Award 2023, di Hotel Discovery, Jakarta, Kamis malam (01/06/2023).
Lebih lanjut, Didi Wahyudi menjelaskan terkait persiapan – persiapan yang dilakukan sehingga dirinya bisa masuk Top 10 Favorit Publik Paralegal Justice Award 2023.
“Memang ini persiapan saya pribadi, selain persiapan apa yang kami lakukan di desa ini, memang persiapan kami dari desa sudah ada. Kami kerjasama juga dengan perusahaan, dengan Kelompok Sadar Hukum, Keluarga Sadar Hukum, dan lain-lainnya, Sehingga kami tidak kaget dengan materi yang ada disini, “terang Didi Wahyudi.
Didi Wahyudi adalah Kepala Desa (Kades) Cangkingan di Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu Jawa Barat yang mencatatkan namanya masuk dalam Top 10 Favorit Publik Paralegal Justice Award 2023.
Didi Wahyudi menambahkan, “Banyak materi yang kami dapatkan di pelatihan beberapa hari ini, diantaranya adalah dari Kementerian Hukum Dan HAM, Mahkamah Agung, yang memberikan pelatihan – pelatihan tentang tata cara bagaimana menjadi paralegal ini.
Kedepannya kami lebih banyak melakukan kegiatan penyuluhan – penyuluhan dan peningkatan dari Sumber Daya Manusia yang ada di Desa kami khususnya, dan bisa di salurkan ke desa – desa lain juga sebagai percontohan, “tukasnya.
Harapan kami, sangat banyak. Terutama kami sangat bersyukur bisa hadir disini. Kami yang di Desa bisa bertemu dengan Menteri Hukum, Presiden, Pejabat – Pejabat Tinggi Negara. Dan harapan besar kami adalah agar Program seperti ini kedepan dapat dilanjutkan buat Desa – Desa di seluruh Indonesia, “pungkasnya.